Kejari Sidoarjo Rampungkan Kasus Pungli PTSL Desa Trosobo

PENYIDIK Kejaksaan Negeri Sidoarjo merampungkan penyidikan korupsi pungli kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik sedang merampungkan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti.

“Dalam pemeriksaan saksi-saksi terdapat sedikit dinamika dalam kegiatan yang dilakukan. Saat ini tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan ahli,” kata  Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sidoarjo John Franky Y Ariandi, Selasa (5/11).

Setelah itu dilakukan penetapan tersangka dan disidangkan dalam waktu dekat.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Desa Trosobo dan panitia PTSL menerima pungutan liar di luar biaya resmi Rp150 ribu.

Alasan pungutan karena pengurusan PTSL bersamaan dengan pengeringan lahan. Warga pemohon PTSL saat itu diminta sejumlah uang berkisar Rp2 juta hingga Rp8 juta.

BACA JUGA  Gubernur Jabar akan Cabut Sertifikat Tanah di Sepadan Sungai

Selain itu juga terdapat permintaan uang untuk pengurusan dokumen persyaratan pendaftaran PTSL antara Rp300 ribu hingga Rp600 ribu.

Sehingga jumlah uang pungutan yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah.

Dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan beberapa dari mereka terlanjur membayar pengeringan lahan kepada Pemerintah Desa Trosobo dan panitia PTSL.

Namun setelah membayar, warga harus kecewa karena tidak sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa warga yang tidak menerima sertipikat.

Dan ada warga yang tidak menerima sertipikat dalam bentuk tanah kering sesuai yang diperjanjikan.

John Franky menambahkan dalam kurun dua tahun terakhir, pihaknya sangat konsen melakukan penegakan hukum.

Sedikitnya ada lima kasus pungutan liar yang telah ditangani Kejari Sidoarjo, baik dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan eksekusi.

BACA JUGA  Empat Mantan Kadis Jadi Tersangka Korupsi Rusunawa Tambaksawah

“Kami sangat konsen dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Khususnya yang bersinggungan langsung dengan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan masyarakat seperti tindakan pungutan liar. (OTW/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Wagub DIY Sebut Pentingnya Profesionalitas dan Transparansi

WAKIL Gubernur DIY sekaligus Ketua KONI DIY, KGPAA Paku Alam X, menekankan pentingnya profesionalitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pesta olahraga daerah. Hal ini disampaikannya dalam acara peluncuran Pusat Informasi dan…

Petani Taput Minta Dinas Pertanian Sediakan Varietas Bibit Unggul

PARA petani sawah di Desa Lumban Siagian Jae, Dusun III, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, hingga kini masih mengandalkan metode pertanian tradisional. Akibatnya, masa panen hanya berlangsung…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

InJourney dan Kemenbud Bersinergi Kelola Kompleks Candi Borobudur

  • July 30, 2025
InJourney dan Kemenbud Bersinergi Kelola Kompleks Candi Borobudur

Lantik 120 Dokter Baru, Dekan FK UGM Sandarkan Harapan

  • July 30, 2025
Lantik 120 Dokter Baru, Dekan FK UGM Sandarkan Harapan

Pakar UGM Soroti Kenaikan Bantuan Dana Parpol

  • July 30, 2025
Pakar UGM Soroti Kenaikan Bantuan Dana Parpol

Wagub DIY Sebut Pentingnya Profesionalitas dan Transparansi

  • July 30, 2025
Wagub DIY Sebut Pentingnya Profesionalitas dan Transparansi

Petani Taput Minta Dinas Pertanian Sediakan Varietas Bibit Unggul

  • July 30, 2025
Petani Taput Minta Dinas Pertanian Sediakan Varietas Bibit Unggul

Pemprov Papua Barat Pastikan Manokwari Aman dari Tsunami

  • July 30, 2025
Pemprov Papua Barat Pastikan Manokwari Aman dari Tsunami