MUKTAMAR Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-10 yang akan digelar akhir pekan ini dinilai menjadi momentum krusial bagi masa depan partai. Pertemuan ini akan menjawab pertanyaan besar: apakah PPP menuju kebangkitan atau justru semakin terancam punah.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, menilai hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, dalam sejarah pemilu Indonesia, belum ada partai politik yang berhasil kembali ke parlemen setelah gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
“Penurunan suara PPP dalam tiga pemilu terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan,” kata Wahid, Rabu (24/9).
PPP meraih 8.152.957 suara (6,53%) pada Pemilu 2014. Perolehan ini turun menjadi 6.323.147 suara (4,52%) di Pemilu 2019, dan kembali merosot menjadi 5.878.777 suara (3,87%) pada Pemilu 2024.
Wahid menilai melemahnya PPP lebih banyak dipicu konflik internal, mulai dari dualisme kepengurusan hingga persaingan antar faksi. Situasi itu diperburuk oleh kegagalan menjaga basis pemilih tradisional, sekaligus ketidakmampuan merespons perubahan demografi pemilih dan dinamika politik nasional.
Padahal, sejak Pemilu 1977–1997, PPP dikenal sebagai “rumah besar umat Islam” dengan basis kuat di kalangan santri dan pesantren. Basis inilah, kata Wahid, yang seharusnya tetap dipertahankan.
“PPP juga dituntut adaptif menghadapi generasi milenial dan zillenial yang akan mendominasi pemilih ke depan,” ujarnya.
Menurut alumni Program Doktoral Southeast Asian Studies, Goethe University Jerman itu, komposisi kepemimpinan hasil Muktamar akan sangat menentukan masa depan PPP. Figur santri dengan keterhubungan kuat pada pesantren dinilai penting untuk menjaga basis tradisional, sekaligus menjadi konsolidator internal partai.
Selain itu, figur berlatar belakang pengusaha dibutuhkan untuk menopang kebutuhan finansial partai yang semakin besar. “Komposisi pengusaha-santri bisa menjadi alternatif penentu masa depan PPP lima tahun ke depan,” tegas Wahid.(Htm/S-01)
