GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengapresiasi kebijakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setempat yang membentuk Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan. Hal itu sejalan dengan program pemerintah provinsi dan pusat.
Bahkan, partai tersebut juga membentuk lembaga penanggulangan bencana.
“Ini selaras dengan program pusat, tinggal nanti mengaplikasikan ke wilayah, termasuk tanggap bencana dan lainnya,” kata Luthfi di sela acara Konsolidasi dan Pengukuhan Badan Otonom PKB di Kantor DPW PKB Jateng pada Selasa, 18 Maret 2025.
Menurut Luthfi, langkah yang dilakukan PKB Jateng bisa menjadi role model yang perlu disosialisasikan. Ia berharap tidak hanya PKB yang melakukan hal itu. Partai politik lainnya juga perlu melakukan hal serupa.
Luthfi memaparkan, kemiskinan di Jawa Tengah pada 2024 masih di angka 9,58 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini tercatat sekitar 4,95 persen.
Infrastruktur dasar
Upaya untuk menekan kemiskinan akan dilakukan dengan meningkatkan layanan dasar dan infrastruktur dasar.
“Fokusnya infrastruktur. Pertama, infrastruktur jalan, karena itu sarana mendukung ekonomi. Kedua, infrastruktur pendidikan, kita hitung fiskalnya cukup untuk memperbaiki sekolah yang rusak,” kata dia.
Selain itu, infrastruktur lainnya adalah pertanian. Dengan cara memperbaiki saluran irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini untuk mendukung swasembada pangan sekaligus memantapkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional.
Ditambahkan Mantan Kapolda Jateng ini, peningkatan infrastruktur kesehatan juga tak kalah penting. Menurut dia, pelayanan kesehatan harus didekatkan kepada masyarakat desa. Dokter spesialis harus bisa menyambut sampai ke desa.
“Kalau perlu puskesmas pembantu itu harus ada di setiap desa, sehingga pelayanan kesehatan bisa paripurna,” ujarnya.
Entaskan kemiskinan
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori mengatakan, dua badan atau lembaga otonom yang dikukuhkan tersebut merupakan kontribusi nyata untuk meneguhkan kehadiran PKB di tengah masyarakat.
Selain itu juga sebagai upaya untuk mendukung pemerintah pusat dan provinsi dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan, percepatan ekonomi, dan penanggulangan kebencanaan.
“Perlu penanganan khusus agar masyarakat di Jateng yang masuk kategori miskin segera terentaskan. Kita membentuk badan khusus yang di situ isinya para eksekutif dari PKB. Ada bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Bupati ada empat orang, wakil bupati 10 orang, dan 1 wakil wali kota,” katanya. (Htm/N-01)
