KEPALA Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan, peluang UMKM Indonesia untuk menembus pasar internasional semakin terbuka.
Namun, kemampuan menghasilkan produk saja belum cukup. Pelaku usaha harus memahami standar mutu, keamanan, serta ketertelusuran produk yang dipersyaratkan negara tujuan.
Lembaga yang dipimpinnya kini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya.
Menurut dia, Badan Karantina juga berperan sebagai fasilitator dan akselerator perdagangan, termasuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan untuk memasuki pasar ekspor.
“Banyak yang tidak paham apa itu karantina. Selama ini karantina hanya dipahami seperti mengkarantina orang ketika COVID. Padahal karantina lebih dari itu,” ujar Karding.
Tiga aspek
Karding menjelaskan, setidaknya ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian pelaku usaha ketika hendak melakukan ekspor. Pertama, kualitas produk harus memenuhi standar yang ditetapkan negara tujuan.
Kedua, aspek biosecurity, yakni memastikan produk dalam kondisi sehat dan aman. Ketiga, traceability atau ketertelusuran, sehingga asal-usul dan proses produksi sebuah produk dapat diketahui secara jelas.
“Jangan sampai produk kita banyak, potensinya besar, begitu dikirim, ditolak oleh buyer karena tidak memenuhi standar,” katanya.
Menurut Karding, persoalan keamanan produk juga dapat memengaruhi kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, pelaku usaha harus memastikan produknya memenuhi persyaratan sebelum dikirim ke luar negeri.
Kejelasan produk
Pelaku usaha harus mampu menjelaskan dari mana produk berasal, bagaimana proses produksinya, perlakuan yang diberikan, hingga tujuan pengirimannya.
“Produk ini dari mana, prosesnya seperti apa, treatment-nya seperti apa, ditujukan untuk apa, itu harus jelas. Kalau tidak, dia akan ditolak,” tegasnya.
Untuk membantu pelaku usaha, Badan Karantina menyediakan Klinik Ekspor sebagai sarana pendampingan. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan UMKM untuk memahami persyaratan produk sekaligus standar yang berlaku di negara tujuan.
Badan Karantina, lanjut Karding, juga memiliki informasi mengenai pasar dan calon pembeli yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membuka peluang ekspor.
“Di karantina itu ada data siapa pembeli, di mana pembelinya, produk apa yang dia mau beli. Itu bisa kita berikan,” ungkapnya.
Tidak perlu investasi besar
Karding menilai ekspor tidak selalu identik dengan kebutuhan modal besar. Produk seperti tanaman hias dan ikan hias dapat menjadi pilihan bagi pengusaha pemula karena relatif tidak membutuhkan investasi besar dibandingkan sejumlah komoditas lainnya.
“Mahasiswa pun hari ini bisa melakukan ekspor. Hanya butuh standar dan akses pasar. Hanya butuh produk yang daya saingnya bagus dan akses pasarnya bagus,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa, UMKM, serta calon pengusaha memanfaatkan inkubator bisnis yang tersedia di berbagai perguruan tinggi maupun lembaga pendampingan.
Karding juga mendorong pemerintah terus menciptakan ekosistem yang memudahkan pelaku usaha berorientasi ekspor. Menurutnya, aturan yang terlalu rumit justru dapat menghambat produk dalam negeri memasuki pasar global.
“Yang ekspor harus dipermudah. Jangan buat aturan terlalu banyak yang memperlambat kita sendiri,” katanya.
Bersinergi
Ia berharap sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendukung lainnya dapat memperkuat ekosistem ekspor nasional.
Dengan kolaborasi tersebut, UMKM dan pengusaha pemula diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memahami standar internasional serta memiliki akses pasar yang jelas, (Htm/M-01)
