Guru Besar Unas Dukung Jenderal Suyudi Jadi Kapolri

MANTAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto resmi menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri),  menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026) bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya.

Keputusan penunjukan Suyudi itu didukung  kalangan akademisi. Salah satunya dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Prof. Yuddy Chrisnandi.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014–2016 itu menilai pilihan Presiden Prabowo tersebut merupakan bukti  ketegasan dan selektivitas dalam menempatkan pimpinan institusi strategis negara berdasarkan rekam jejak dan prestasi.

Legitimasi konstitusi

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Prof. Yuddy Chrisnandi.

Yuddy menyampaikan bahwa dari perspektif hubungan sipil-militer dan tata kelola kekuasaan negara, keputusan Presiden Prabowo mengajukan Jenderal Suyudi ke DPR melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 menunjukkan kematangan kepemimpinan yang berpijak pada legitimasi konstitusional.

“Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional yang dijalankan dengan sangat matang.”

“Sebagai akademisi yang mendalami hubungan sipil-militer, saya melihat Presiden tidak sekadar menjalankan hak formalnya, tetapi memilih dengan pertimbangan rekam jejak yang jelas dan terukur. Ini adalah pola kepemimpinan yang kita harapkan dari seorang Kepala Negara,  tegas, selektif, dan berorientasi pada kebutuhan institusi bangsa,” ujar Yuddy Chrisnandi.

Yuddy juga memuji kekompakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan persetujuan atas usulan Presiden. Hanya dalam hitungan jam sejak Surat Presiden diterima pagi hari, Komisi III DPR langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan, dan menyetujui secara aklamasi.

Diterima lintas garis politik

RAPAT Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
RAPAT Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. (Dok.Ist)

Konsensus politik seluas ini, menurut Yuddy, menandakan bahwa pilihan Presiden Prabowo benar-benar diterima lintas garis politik.

“Ketika delapan fraksi dengan latar politik berbeda bisa sepakat tanpa catatan dan tanpa perdebatan, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pengakuan bersama bahwa pilihan Presiden Prabowo memang tepat dan tidak menyisakan ruang keraguan.”

BACA JUGA  Prabowo Suarakan Kepentingan RI di KTT BRICS 2025

“Dari sudut pandang ilmu politik, konsensus seperti ini adalah penguat legitimasi yang sangat berharga bagi seorang pemimpin institusi penegak hukum,” tegasnya.

Konsensus tersebut tercermin dari pernyataan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna.

Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti Ketua DPR Puan Maharani yang meminta persetujuan seluruh anggota dewan, dan dijawab serentak dengan kata “Setuju” sebelum palu persetujuan diketuk dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

Prestasi Suyudi

Menurut Yuddy, publik tidak akan sulit menemukan alasan di balik pilihan Presiden Prabowo. Prestasi Jenderal Suyudi selama memimpin BNN sejak dilantik pada 25 Agustus 2025 adalah bukti nyata yang dapat diverifikasi oleh siapa pun.

“Hanya dalam waktu sekitar tiga bulan sejak dilantik sebagai Kepala BNN, Jenderal Suyudi berhasil memimpin pengungkapan penyelundupan 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun di Kamboja, yang disebut sebagai pengungkapan narkoba terbesar sepanjang 2025.”

“Operasi tersebut diperkirakan menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman narkotika. Dalam proses yang sama, BNN juga berhasil menangkap buronan Interpol Dewi Astutik, yang dikenal sebagai sosok utama jaringan kartel narkoba internasional.”

“Belum lagi pendekatan strategis follow the money yang berhasil merampas aset tindak pidana pencucian uang senilai lebih dari Rp 165 miliar. Rekam jejak seperti ini sulit dibantah,” ungkap Yuddy, yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina merangkap Republik Georgia dan Republik Armenia periode 2017–2021.

Yang harus dibenahi Polri

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR pagi harinya, Jenderal Suyudi memaparkan visi “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri hingga 2029.

BACA JUGA  Prabowo Optimistis Kesepakatan Tarif Dagang RI–AS Segera Final

Ia secara terbuka menyoroti sembilan isu utama yang harus dibenahi di tubuh Polri, mulai dari kecepatan merespons laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, hingga fenomena “no viral no justice” yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dalam penanganan laporan ke institusi kepolisian.

“Bagi korban, laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir. Logika yang harus diubah, bukan ‘lapor, menunggu, viral baru diperhatikan’, tetapi ‘lapor, diverifikasi, ditangani, diberi kabar perkembangan, diselesaikan sesuai dengan hukum’,” tegas Jenderal Suyudi dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR.

Jenderal Suyudi juga menegaskan bahwa pendekatan humanis yang akan diusungnya tidak boleh dimaknai sebagai sikap permisif terhadap kejahatan, demikian pula ketegasan tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

“Humanis tidak berarti permisif terhadap kejahatan. Tegas tidak berarti sewenang-wenang,” ujar Jenderal Suyudi.

Patut dihargai

Menanggapi paparan tersebut, Yuddy menilai keberanian seorang Kapolri untuk mengakui dan membedah fenomena “no viral no justice” secara terbuka di hadapan wakil rakyat adalah sikap yang patut dihargai dan menjadi sinyal positif bagi arah transformasi Polri ke depan.

“Yang sangat saya hargai dari paparan Jenderal Suyudi adalah keberaniannya menyentuh fenomena no viral no justice dan sembilan isu pembenahan Polri lainnya.”

“Selama ini masyarakat merasa laporan mereka baru ditangani serius ketika sudah viral di media sosial. Ini adalah persoalan kepercayaan publik yang sangat mendasar.”

“Ketika seorang Kapolri secara terbuka mengakui fenomena ini di hadapan DPR dan menjadikannya salah satu agenda pembenahan, itu adalah sinyal kesungguhan yang luar biasa. Dipadukan dengan visi Polisi Bersama Masyarakat, kita bisa optimistis bahwa transformasi Polri akan benar-benar menyentuh akar persoalan yang dirasakan rakyat,” ungkap Yuddy.

BACA JUGA  Bahlil Sebut tidak Bahas Soal Khusus dengan Presiden

Posisi KSP

Yuddy juga memberikan apresiasi khusus pada keputusan Presiden Prabowo menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada posisi strategis baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tetap memberikan penghormatan atas dedikasi dan pengabdian Listyo Sigit selama memimpin Polri sejak Januari 2021.

“Keputusan Presiden menempatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan kelas kepemimpinan Presiden Prabowo. Beliau tidak sekadar mengganti, tetapi memberikan penghormatan pada dedikasi panjang Jenderal Listyo Sigit dengan menempatkan beliau pada posisi strategis yang tetap mengabdi pada bangsa dan negara. Ini adalah pola kepemimpinan negarawan yang patut kita teladani,” ujar Yuddy.

Yuddy menyampaikan bahwa dengan telah dilantiknya Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri hari ini, seluruh proses konstitusional pergantian pucuk pimpinan Polri telah dilalui dengan sempurna. Ia mengajak seluruh elemen bangsa memberikan dukungan penuh pada kepemimpinan Polri yang baru.

“Dengan telah dilantiknya Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri hari ini di Istana Negara, seluruh proses konstitusional telah dilalui dengan sempurna.”

“Saatnya kita semua memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Polri yang baru untuk mewujudkan visi Polisi Bersama Masyarakat dan membenahi fenomena no viral no justice yang selama ini menjadi keluhan rakyat.”

“Kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan selektif ini adalah modal berharga bagi bangsa untuk menata institusi penegak hukum yang semakin profesional, modern, dan dekat dengan rakyat,” ujarnya. (RO/M-01)

Related Posts

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

ANGGOTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI pada Senin. Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri. Hidayat Nur Wahid (HNW) tak lagi…

Dukungan untuk Dasco dalam Bursa Cawapres terus Menguat

DUKUNGAN bagi Sufmi Dasco Ahmad untuk calon wakil presiden, pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri terus menguat. Sejumlah pimpinan daerah Gerindra mulai menyuarakan dukungan mereka, di antaranya Gerindra…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Gasak Afganistan, Indonesia Segel Tiket ke Piala Asia U-17

  • November 17, 2026
Gasak Afganistan, Indonesia Segel Tiket ke Piala Asia U-17

Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

  • November 17, 2026
Perubahan Iklim Bisa Memicu Lonjakan Penyakit DBD

Polisi Tangkap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Seksual

  • November 17, 2026
Polisi Tangkap Tersangka  Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Robert Pattinson Mengaku Terhormat Terpilih Perankan James Bond

  • November 17, 2026
Robert Pattinson Mengaku Terhormat Terpilih Perankan James Bond

Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Sergai Capai 32,2

  • November 17, 2026
Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Sergai Capai 32,2

Sungai Cikalintu Kota Bandung Meluap, 35 KK Terdampak Banjir

  • November 17, 2026
Sungai Cikalintu Kota Bandung Meluap, 35 KK Terdampak Banjir