UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad) suskes dalam upaya pembangunan Zona Integritas (ZI). Sebanyak 16 fakultas dan 2 sekolah berhasil menyelesaikan dan mensubmit Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas tepat waktu pada 31 Maret 2026.
Pada tahun ini, Unpad menempatkan peningkatan kualitas LKE sebagai fokus utama.
Berbagai strategi dilakukan secara terencana dan intensif guna memastikan setiap unit kerja mampu menghasilkan dokumen evaluasi yang komprehensif dan berkualitas tinggi.
Dilakukan sistmatis
Ketua Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri Pembangunan Zona Integritas Unpad 2026, Restuning Widiasih, PhD menyebut, bahwa rangkaian kegiatan pendampingan penyusunan LKE sampai dengan submit, telah dilakukan secara sistematis.
“Tahun ini kami mengawal proses dengan lebih intens. Tercatat satu kali arahan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dilanjutkan dengan tiga kali konsinyering internal, serta menghadirkan tim ahli nasional pembangunan ZI WBK/WBBM untuk memperkuat pemahaman dan kualitas penyusunan LKE,” tegasnya.
Selain itu, Unpad juga melaksanakan dua kali sesi feedback LKE untuk memastikan setiap unit mendapatkan masukan yang konstruktif dari TPPTN sebelum finalisasi dokumen untuk di submit ke TPSK.
Tata kelola
Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan ketepatan, kedalaman dan kualitas eviden yang disajikan dalam LKE.
“Upaya maksimal telah dilakukan oleh seluruh fakultas dan sekolah. Kami melihat adanya peningkatan signifikan dalam kualitas LKE tahun ini. Dengan capaian tersebut, kami optimistis target predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat diraih,” terangnya.
Menurut Restuning keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kuat Unpad dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel.
Dengan peningkatan kualitas yang terus diupayakan, Unpad semakin mantap melangkah menuju institusi pendidikan tinggi berintegritas dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
Beri apresiasi
Ketua Tim Reformasi Birokrasi Unpad, Prof. Mutakin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada 16 Fakultas dan 2 Sekolah di lingkungan Unpad yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen serta kolaborasinya selama kurang lebih satu tahun proses pembangunan Zona Integritas.
“Seluruh rangkaian proses yang telah dilalui, mulai dari penguatan komitmen, pemenuhan eviden, hingga koordinasi lintas unit, merupakan bagian penting dalam mendorong terwujudnya tata Kelola Universitas Padjadjaran yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tuturnya.
Mutakin menambahkan, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen atau penilaian administratif, tetapi merupakan transformasi budaya kerja yang menuntut konsistensi, integritas, dan inovasi berkelanjutan di setiap lini organisasi.
Komitmen yang telah dibangun harus terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga nilai-nilai integritas, profesionalisme dan pelayanan prima benar-benar menjadi budaya kerja di lingkungan Unpad.
“Terima kasih atas kerja keras, kontribusi, dan semangat yang telah ditunjukkan. Mari kita lanjutkan langkah ini bersama untuk mewujudkan Unpad yang bersih, melayani, dan berintegritas,” imbuhnya.
Kontribusi aktif
Sementara itu Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola Unpad, Ika Komalasari, ST menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan fakultas dan sekolah, tim Zona Integritas serta seluruh pihak yang berkontribusi aktif sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan baik dan lancar.
“Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi indikator kuat atas konsistensi dan keseriusan seluruh unit kerja dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih dari sekadar proses pengumpulan dokumen pengisian LKE lanjut Ika, dimaknai sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang menekankan integritas, efektivitas, dan kolaborasi.
Melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, setiap unit kerja didorong untuk memastikan implementasi nyata di lapangan.
“Selanjutnya, setelah melalui tahapan penilaian oleh TPPTN di tingkat universitas, proses akan berlanjut ke penilaian kementerian melalui TPSK, dengan harapan seluruh unit kerja yang diajukan mampu mempertahankan kualitas implementasi hingga memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” sambungnya. (zahra/D-01)
