PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menjadi penopang utama swasembada garam nasional. Langkah ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa industri garam akan menjadi salah satu sektor unggulan daerah, dan Jawa Tengah siap memenuhi kebutuhan garam secara mandiri.
Komitmen tersebut mengemuka dalam acara Kolaborasi Menuju Kebangkitan Industri Garam di Jawa Tengah untuk Kesejahteraan Rakyat yang digelar di Auditorium Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (4/12).
Acara ini merupakan kerja sama Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, Universitas Diponegoro, DPD RI, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan industri garam.
Potensi garam Jawa Tengah
Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai potensi garam Jawa Tengah selama ini belum tergarap optimal, meski memiliki prospek besar sebagai kekuatan ekonomi daerah. Ia mencatat penurunan jumlah petambak garam dari 13.260 orang pada 2020 menjadi 6.420 orang pada 2024.
“Oleh karena itu, perlu optimalisasi produksi, peningkatan teknologi, hilirisasi, dan pemberdayaan petambak,” ujarnya.
Perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, Lilik Harnadi, menyebut Jawa Tengah memiliki landasan regulasi kuat untuk pengembangan industri garam.
Uji sampel lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan kualitas produksi petambak. “Jawa Tengah mampu berkontribusi 31,26 persen terhadap produksi nasional,” katanya.
Persiapan swasembada garam nasional
Direktur Utama PT SPJT, Untung Juanto, menegaskan kesiapan SPJT untuk terjun lebih dalam dalam industri garam. Dengan kebutuhan nasional sekitar 5 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 30 persen.
Saat ini SPJT telah memetakan pangsa pasar sebanyak 4.500 ton per bulan, sementara kapasitas pabrik garam di Pati baru 2.000 ton per bulan. Pabrik baru akan dibangun di Brebes pada 2026.
“SPJT telah memenuhi persyaratan seperti SNI dan sertifikat halal, serta mampu memproduksi garam U100,” ujarnya.
Universitas Diponegoro melalui LPPM siap mendukung peningkatan teknologi industri garam, termasuk pengembangan teknologi mekatronika untuk penyortiran otomatis serta pendampingan bagi petambak.
Ketua SDGs Centre Undip, Prof. Bulan Prabawani, menyatakan penguatan industri garam selaras dengan capaian SDGs, mulai dari peningkatan kesejahteraan pesisir hingga pertumbuhan ekonomi inklusif.
Salah satu petambak asal Demak, Masruri, berharap pemerintah berperan lebih besar dalam pengendalian harga agar petambak mendapatkan harga jual yang stabil dan menguntungkan. (Htm/S-1)
